no nik kk dan ktp tidak sesuai
saat saya mendaftar akun sscasn ,terkendala dengan no kk dan Nik ktp tidak sesuai yang di beritakan dari situs sscasn tersebut.padahal data nomor kk dan nik sesuai dengan yang ada.mohon bantuan nya bapak/ibu
Jika Anda mengalami kendala nomor KK dan NIK tidak sesuai saat mendaftar akun SSCASN, padahal data sudah benar, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan: Pastikan Data Terbaru: Cek apakah data KK dan NIK sudah sesuai dengan data terbaru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kadang, ada perbedaan data yang belum diperbarui. Hubungi Disdukcapil: Segera kunjungi atau hubungi Disdukcapil setempat untuk verifikasi data. Anda juga dapat menghubungi call center Dukcapil di 1500-537 atau melalui email ke [email protected]. Cek di Portal Dukcapil Online: Gunakan aplikasi seperti cek data NIK online yang tersedia di beberapa daerah untuk memastikan keabsahan data. Laporkan ke Helpdesk SSCASN: Ajukan aduan melalui fitur helpdesk pada situs resmi SSCASN dengan menyertakan dokumen pendukung (KTP, KK, dan tangkapan layar error). Pastikan Anda menyelesaikan kendala ini secepatnya agar tidak menghambat proses pendaftaran.
This Account has been suspended.
Sehat bermula dengan aktif bergerak.
KASET video, yang terutama jadi hiburan orang kaya, ternyata bisa pula mengundang kekhawatiran. "Pengaruh kaset video sama jahatnya dengan narkotika," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Santoso Tossany, dalam acara dengar pendapat Komisi I dengan Badan Sensor Film (BSF) di Auditorium BSF, 20 Februari silam. Pemakaian kaset video belakangan ini bukan lagi terbatas di kalangan berada. Tapi, menurut anggota Fraksi Karya itu, sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Malah ia menuduh adanya usaha-usaha merusak moral masyarakat melalui video. Sebaliknya pemerintah, dianggap Santoso, segan menangani masalah ini. " Berapa persen yang berisikan sadisme dan pornografi di satu pihak, dengan yang berisikan ilmu pengetahuan atau ilmiah di pihak lain?" tanya Santoso. Dia tidak sendiri. Ketua Pelaksana BSF, Thomas Sugito, yang berwenang melakukan penyensuran menyatakan: tidak ada satu pun kaset video yang berisikan ilmu pengetahuan. "Semua cerita menyerempet sadisme, pornografi atau sejenis dengan itu," katanya. Banyak kesulitan BSF menyensur kaset video, kata Sugito pula. Antaranya, yang diserahkan kepada BSF itu hanya kopi. "Jadi tidak dapat diketahui apakah pemotongan di BSF benar-benar dilakukan terhadap video yang akan diedarkan," ujarnya. Padahal pengawasan dalam peredaran sulit dilakukan. Kesulitan utama dikeluhkan Sugito karena adanya dua tangan yang melakukan penyensuran. Yaitu Kejaksaan Agung dan BSF. "Ini menyenangkan produsen video, sebab semakin banyak tangan semakin banyak pula lubang yang ada," katanya. Apalagi, menurut Sugito, antara kedua instansi itu terdapat "ganjalan" pada pangkal tolak penilaian terhadap video. Kejaksaan melihatnya sebagai barang cetakan, sebab itu merasa berhak melakukan sensur. Sementara BSF sesuai dengan kriteria Unesco menganggap video sebagai barang audio v*ual, sama dengan film. "Yang paling baik itu hanya satu tangan," katanya. "Kejaksaan cukup menindak kalau ada penyelundupan atau pelanggaran." Anak Tiri Prosedur sebuah kaset video dari luar negeri sampai ke peredaran memang berliku. Seorang pengusaha video mengimpor master kopi dari luar negeri, atau membeli film dalam negeri, Untuk yang dari luar, setelah melaluipmtu Bea Cukai, pengusaha itu harus membuat dua kopi untuk Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung kopi itu diperiksa apakah "bertentangan atau tidak dengan Pancasila dan UUD 45". Lolos dari Kejaksaan Agung, kaset video itu dikirimkan ke BSF. "Setiap bulan BSF menerima 150 judul dari Kejaksaan Agung," ujar Kadiono, Sekretaris BSF. Di instansi itu, kopi kaset video harus antre dulu untuk disensur. Setelah melalui gunting sensur, satu kopi dikembalikan ke Kejaksaan Agung. dan satu kopi tinggal di BSF. Pengusaha kaset video mengambil kopi dari Kejaksaan Agung, dan baru bisa memproduksinya setelah mendapat izin produksi dari Departemen Perindustrian. "Jadi yang dilakukan BSF itu menerima dari Kejaksaan Agung, menyensurnya, dan mengembalikan kepada Kejaksaan Agung," ujar Thomas Sugito Sugito juga menyebutkan, sejak September 1981 ada 1.689 judul yang diterima BSF dari Kejaksaan Agung. Dari jumlah itu sudah disensur 1.268 judul, dan 208 judul ditolak. Sisanya masih tertunda, "masih menunggu rekomendasi dari asosiasi importir film," ujar Kadiono. Semenjak 1 Januari lalu, BSF menambah lagi prosedur untuk kaset video itu, yaitu setiap kopi yang akan disensur harus ada rekomendasi dari asosiasi itu. Kata Kadiono, rekomendasi tersebut perlu, karena asosiasi film dianggap lebih memahami masalah peredaran film. Anehnya jalan yang berliku itu tidak membuat pengusaha video keberatan. "Kami tidak keberatan dengan adanya dua instansi," ujar Soenarto Wirjowidagdo, Ketua Asosiasi Pengusaha Video Indonesia (Aspevi) yang membawahkan sembilan perusahaan rekaman video. Ia malah keberatan kalau wewenang itu diserahkan hanya kepada BSF. "Sebab kami dianaktirikan BSF," ujarnya. Ketua pengusaha video ini menunjukkan data: betapa banyak kaset video yang ditolak BSF, "padahal dalam bentuk film sudah beredar." Dan film itu BSF juga yang menynsur. Soenarto menunjuk lagi peraturan baru BSE, bahwa semua kaset video harus melalui rekomendasi asosiasi film, itu cukup aneh. "Kami yang swasta harus minta rekomendasi pada orang swasta juga," katanya. Lalu kritik BSF, bahwa kaset video melulu sadisme dan porno, dinilai Soenarto sebagai "menampar muka BSF sendiri, dan tidak berdasar." Sebab semua kaset video itu tidak akan beredar kalau tidak melalui BSF. "BSF mengakui kaset video disensur lebih ketat dari film, tapi sekarang dikatakan yang beredar porno dan sadis. Kan aneh," ujarnya. Pengontrolan kaset video menurut Soenarto sebenarnya lebih gampang daripada mengontrol film. Sebab, pada sampul setiap kaset video yang beredar ditulls nama perusahaan dan izin semua instansi yang menanganinya. "Cukup BSF membeli sebuah saja, yang dianggapnya menyimpang dari sensur, dan mencocokkannya dengan arsip yang ada di BSF. Kalau terbukti ada yang disambung kembali, perusahaannya bisa diskors atau dicabut izinnya," kata Soenarto. Sebaliknya ia menuduh, jika sebuah film disambung kembali, BSF tidak bisa membuktikan. "Paling setelah menonton, BSF memanggil importir film," ujar Soenarto lagi. Hanya Taktik Malah Soenarto melihat film lebih merusak. "Sebab film dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, sampai diputar di lapangan, sementara sebuah kaset video harganya Rp 30 ribu. Yang bergaji Rp 100 ribu saja tidak bisa membeli," katanya. Kalangan atas yang menonton video dianggap Soenarto lebih mampu menahan . ekses daripada penonton di bioskop misbar (gerimis bubar. Kritik yang dilancarkan sekarang ini, dianggap Soenarto hanya taktik BSF untuk memonopoli semua wewenang perizinan. Sebab itu pekan ini Soenarto sibuk meminta Komisi I untuk mendengar pula pendapat para pengusaha video di DPR. Kejaksaan Agung yang ikut dipersoalkan, tidak banyak komentar. "Tunggu saja," kata Jaksa Agung Ismail Saleh. Tapi sementara itu, kaset video dengan film cabul mudah didapat di pasaran gelap--sekarang juga. Santoso Tossany, anggota DPR itu, mungkin hanya tak tahu bahwa seorang anak bisa membawa sesuatu dalam tasnya sepulang dari sekolah atau rumah teman -- dan memasangnya di pesawat video di rumah, sementara orang tuanya tak ada. Barang selundupan memang cerita popler untuk banyak negeri. Dan tiba-tiba soalnya berada di luar perdebatan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.
Dengan disahkannya UU No 24 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut masih mengacu pada PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
PP Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 36 menyebutkan bahwa Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK ditetapkan secara nasional oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.
(Update berita nasional, internasional dan regional menarik lainnya disini)
• Syarat Pembuatan KTP Baru di Kantor Kecamatan
Sedangkan pasal 37 menyebutkan NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit dan kode penyusunannya terdiri dari 6 (enam) digit pertama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, tahun kelahiran dan 4 (empat) digiti terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
No KTP itu yang mana ? Dimana letak nomor NIK KTP ?
Biasanya, NIK tertulis pada baris paling atas di KTP.
• Apakah Foto KTP Bisa Diganti ?
Dikutip Tribunpontianak.co.id dari laman resmi Disdukcapil Kota Pontianak, NIK dicantumkan dalam setiap dokumen penduduk yang dapat berbentuk kartu atau surat dan merupakan bukti bahwa data penduduk yang bersangkutan telah terekam dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional.
NIK diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui proses komputerisasi.
NIK sebagai kunci akses dalam SIAK untuk mengintegrasikan antara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pelayanan public lainnya.
satriani 2 minggu yang lalu
